DPRD Kota Metro Adakan Rapat Paripurna Bahas 3 Raperda

METRO, Sketsaindonesia.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro Gelar Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota  Metro, dengan agenda pengambilan keputusan bersama terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Jumat (05/03/2021).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Metro Tondi Muammar Gaddafi Nasution, berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kota Metro.

Adapun tiga point pokok bahasa Raperda DPRD yaitu raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 dan Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Ketua DPRD Tondi Muammar Gaddafi Nasution menjelaskan latar belakang pelaksanaan rapat paripurna pembicaraan tingkat II  rancangan Peraturan Daerah telah dibahas bersama-sama pada tingkat Pansus.

Dalam sambutannya Wali Kota Metro dr. Wahdi menanggapi Raperda Pansus satu terkait daya saing suatu daerah sebagai lokasi penanaman modal, tergantung pada kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi daerah dengan menekan faktor penghambat iklim investasi serta mengantisipasi berbagai dampak dari penanaman modal.

“Pemerintah Daerah juga harus dapat menciptakan hukum ketepatan dan kecepatan layanan perizinan, ketersediaan data dan informasi, aksibilitas wilayah, ketersediaan tenaga kerja,  serta dukungan masyarakat”, ujarnya.

Lanjutnya, “Atas tanggapan Raperda Pansus dua tentang upaya pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19 dalam bentuk peraturan daerah sangat dibutuhkan upaya terpadu dalam peningkatan kesadaran masyarakat, sehingga Pemerintah Kota Metro dapat mewujudkan Kota Metro yang Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”,

“Kita juga harus bisa menangani permasalahan kemiskinan yang mendesak, kita sebagai pemerintah memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat di daerah”, tuturnya.

“Tidak hanya itu, dalam mewujudkan tujuan tersebut, bahwa pemerintah harus bekerja keras menjalankan tata kelola pemerintahan dengan baik, dalam penanggulangan kemiskinan”.

“Untuk itu, kita perlu mengakomodir program penanggulangan kemiskinan di Kota Metro yang lebih sistematis, terpadu, komprehensif, efektif, efesien dan akuntabel  ke dalam sebuah Peraturan Daerah”, tutup.Wali Kota Metro. (rls/desi).




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *