Bupati Lamtim Beri Apresiasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung

Bandar Lampung, Sketsaindonesia.id – Bimbingan Teknologi Penyusunan Daftar Resiko, Analisa Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian Resiko Tahap II, Senin (24/02/2020). Dalam kegiatan yang diselenggarakan di Aula Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung tersebut, Bupati Kabupaten Lampung Timur (Lamtim), Hi. Zaiful didampingi oleh Kepala Inspektorat Lampung Timur, Tarmizi.

Mengawali sambutannya, Zaiful Bokhari mengucapkan rasa terimakasihnya kepada BPKP Provinsi Lampung atas segala bantuan yang diberikan untuk acara tersebut.

“Saya mengapresiasi dan beri penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPKP perwakilan Provinsi Lampung, yang telah membantu memberikan pendampingan dan pemahaman kepada kami penyelenggara pemerintahan yang ada dilingkungan kabupaten lampung timur demi terwujudnya tata pemerintahan yang good government dan clean government,” ucapnya.

Lebih lanjut Bupati yang biasa disapa Bang Ipul itu juga mengatakan pentingnya diselenggarakan bimbingan tersebut demi terwujudnya tata pemerintahan yang bersih dari korupsi. Dirinya juga berharap agar para peserta dapat tertib mengikuti acara sampai selesai.

“Kegiatan ini tentunya sangat penting bagi para kepala OPD untuk pencegahan korupsi dan pengelolaan anggaran agar terhindar dari korupsi. Saya juga mengharapkan kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai,” terangnya.

Sementara itu, dalam sambutannya Inspektur Inspektorat Kabupaten Lampung Timur, Tarmizi, menjelaskan Bimbingan teknologi tersebut dilaksanakan dalam dua tahap.

“Kami sampaikan bahwa bimbingan ini dilakukan dalam dua tahap. Untuk tahap pertama telah dilaksakan pada tanggal 10 Februari 2020 sampai 12 Februari 2020 lalu dan tahap dua yang dilaksanakan saat ini dari tanggal 24 Februari 2020 sampai 26 Februari 2020,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rita Erfa selaku Koordinator Pengawasan P3A perwakilan BPKP Provinsi Lampung menjelaskan tentang Peraturan Pemerintahan No.20 tahun 2008 mewajibkan Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati, Walikota untuk melakukan tanggungjawab atas penyelenggaraan atas kegiatan pemerintahan sehingga keuangan menjadi lebih efektif, efisien, akuntabel dan dapat di pertanggung jawabkan”.

Diketahui, Bimbingan Teknologi tersebut diikuti oleh 44 peserta yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur. (red/ran).




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *