Oknum Kepsek Di Metro, Diduga Kangkangi PP Nomor 17 Tahun 2010

Kota Metro, sketsaindonesia.id – Terkait adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) di SD Negeri 6 Metro Utara tentang jual beli sampul raport, diduga menyalahi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 17 Tahun 2010, Selasa (18/06/2019).




Ketua Dewan Pendidikan Kota Metro, Drs. H. M. Yahya Willis As. mengatakan penilaiannya terhadap SD Negeri 6 Metro Utara yang sebenarnya bagus untuk maju kedepan, tetapi harus sesuai aturan dengan memfungsikan Komite Sekolah sesuai Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010.


“Kalau kita lihat SDN 6 Metro Utara, kalau lihat kepala sekolahnya memang berharap maju kedepan, bagus sebetulnya, untuk memajukan daerah, daerah-daerah yang sekolah disana, itu bagus. Tapi kaitannya disamping itu, harus semua apa yang dikerjakan harus sesuai dengan aturan, misalnya memfungsikan komite sekolah, fungsikan tugas komite sekolah, jangan tugas komite sekolah diambil alih oleh sekolah, sesuai juga dengan peraturan PP nomor 17 tahun 2010 mengenai penyelenggaran sekolah yang didalamnya terdapat komite sekolah,” ungkapnya.



Ia juga menyatakan apa yang diketahuinya tentang SD Negeri 6 Metro Utara, terkait permasalahan baju kaos siswa beberapa waktu lalu.

“Kalau disana itu sudah ada komite sekolah, tentu seharusnya di sekolah itu ada komite sekolah, sepengetahuan saya SDN 6 Metro Utara, kami sudah pernah berkunjung kesana, menyelesaikan permasalahan tentang baju kaos siswa, itu sudah terselesaikan dengan baik, bisa selesai, tapi mungkin ada juga yang lain yaitu seperti mengenai untuk pembelian sampul raport, itu tidak masalah asalkan sesuai rapat keputusan komite sekolah, yang menarik komite sekolah, yang membayarkan untuk pembeliannya itu komite sekolah, jangan sekolah, nah ini kan kurang pas kalau sekolah,” pungkasnya.



“Selanjutnya yang perlu diperhatikan, kalau semangatnya memang tinggi, tetapi normanya harus kita ketahui,” tambah Yahya Willis.




Yahya Willis juga menyatakan tugas daripada Dewan Pendidikan serta menyarankan kepada Dinas Pendidikan untuk dapat memberikan sanksi.

“Disamping itu, tugas dewan pendidikan salah satunya ialah memberikan masukkan kalau ini sudah diselesaikan, seyogyanya segala permasalahan itu, dinas yang terkait yaitu dinas pendidikan untuk dapat memberikan sanksi apa yang dia lakukan oleh kepala sekolah, silahkan sanksi diberikan sanksi, apa teguran lisan, atau dipanggil pembinaan dan selanjutnya,” tegasnya.




Lanjutnya, jika ada partisipasi Pemerintah Daerah maka hal-hal seperti sampul raport itu dapat diatasi dengan bantuan dana operasional Sekolah dari pemerintah daerah setempat atau disebut bosda.


“Dia punya semangat tinggi dalam memajukan sekolah, kita hargai kepala sekolah, hanya aturannya, nah bagaimana? yaitu mengenai keterkaitan dari pemerintah daerah. Seperti sampul raport itu memang bagus, tetapi kalau ikut dana bos itu tidak akan cukup, mungkin ada partisipasi pada pemerintah daerah untuk mengatasi masalah itu yakni bantuan operasional dari pemerintah daerah setempat (bosda), Jadi tidak bisa juga disalahkan kepala sekolahnya salah, maksudnya benar tetapi dia itu langkahnya salah,” imbuhnya.




Lalu, berharap kepada Dinas Pendidikan dapat memberikan pembinaan kepada Guru, Kepala Sekolah, serta terbentuknya kerjasama yang baik.


“Kita harapkan semua ini adalah untuk kebaikan kita semuanya, mudah-mudahan dinas pendidikan akan memberikan pembinaan kepada guru-guru atau kepada kepala sekolah kita,” ujarnya.

“Kita lihat memang dinas sudah mulai baik, pembinaan-pembinaan sudah baik, cuman pasti ada kurangnya kita, sama-sama kita perbaiki, baik dewan, komite, dinas pendidikan kita kerjasama yang baik,” tutur Yahya Willis.






Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Metro, Sunanto, S.Pd., M.Pd., juga menambahkan bahwa jika tidak melakukan dengan mekanisme yang benar, maka dapat menyalahi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 17 Tahun 2010.



“Yang pertama jelas apa yang disampaikan memang benar, dalam bentuk apapun yang namanya pungutan terhadap siswa kalau tidak dilakukan dengan mekanisme yang benar, memang menyalahi peraturan pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah dasar dan menengah. Dipasal 181 kalau tidak salah, di poin ‘d’ menyatakan bahwa sekolah dalam bentuk apapun tidak boleh melakukan pungutan,” terangnya. (chard).


TAG


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *